Para siswa yang gagal dalam UN dari berbagai desa di Bojonegoro akan mengikuti UN Ulangan selama empat hari. Data di Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, sebanyak 271 siswa kelas XII terdiri dari SMK sebanyak 226 siswa, SMA sebanyak 15 siswa, dan MA 30 siswa.
"Sekolah kami minta membantu pelaksanaan UN Ulangan. Di antaranya memfasilitasi siswa dari luar kecamatan kota mengikuti ujian," terang Kepala Disdikda Zainudin, Minggu (9/5/2010).
Disdikda, lanjut dia, sudah siap menggelar UN Ulangan. Semua naskah soal sudah datang dan sekarang demi keamanan disimpan di Mapolres Bojonegoro.
Sementara itu, terkait jebloknya prestasi UN tingkat SMP di Bojonegoro, pihak Disdikda akan melakukan evaluasi total soal pendidikan di Bojonegoro. Pasalnya, persentase angka ketidaklulusan mengalami peningkatan lebih dari 9,6 persen dibanding tahun sebelumnya.
Dari data yang ada disebutkan, siswa tingkat SMP yang tidak lulus mencapai 1.591 siswa. Evaluasi juga dilakukan khususnya menyangkut dua sekolah yang siswanya 100 persen tak lulus, yakni SMP Sugiwaras dan SMP PGRI Kedewan.
Zaenudin mengungkapkan, ada beberapa faktor pemicu siswa di SMP Sugihwaras tak lulus semuanya. Salah satunya adalah karena minimnya fasilitas yang ada di lembaga tersebut. Apalagi, sekolah tersebut merupakan lembaga yang sebagian besar siswanya dari kalangan orang yang tidak mampu. "Di Kedewan, kurang intensifnya proses belajar mengajar di sana," kilahnya.
Sementara itu, banyaknya siswa yang tak lulus mendapat kritik keras dari anggota DPRD Bojonegoro. Anjlokya prestasi Bojonegoro tak sebanding dengan besarnya anggaran pendidikan yang diserap sektor pendidikan. Karena pada 2010 ini, dana APBD yang dialokasikan untuk pendidikan sebanyak 31 persen, lebih besar 11 persen dari yang diamanatkan undang-undang.
"Kisarannya mencapai Rp900 miliar," kata anggota Panitia Anggaran (Pangar) DPRD Agus Susanto Rismanto.
Menurut Agus, sejak 2005, dana APBD untuk pendidikan jumlahnya sangat besar hingga mencapai Rp300 miliar. Dana itu masuk ke dalam belanja langsung dan tidak langsung. "Termasuk untuk pembangunan sekolah menengah terpadu (SMT) pada era bupati M Santoso tahun 2005 lalu Rp100 miliar lebih," terangnya.
Dia juga mengkritik dinas terkait yang tidak bisa menghasilkan output yang bagus. Itu terbukti pada UN SMP kali ini. Sebanyak 1.591 siswa tidak lulus UN. "Kami di pangar akan melakukan evaluasi," katanya.(okezone.com)
