Keras memang pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman. Dengan tegas, Datuk Anifah mengatakan, Malaysia dilecehkan.
Aksi Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) dinilai tidak terhormat. Malaysia geram dengan pelemparan kotoran manusia atau tinja ke Kedutaan Besar Malaysia, dan pembakaran bendera.
"Provokasi yang telah dilakukan segelintir rakyat Indonesia dengan membakar dan menginjak bendera Malaysia, dan membaling najis adalah suatu penghinaan pada Malaysia," ujar Datuk Anifah, Kamis (26/8).
Malaysia merasa tidak perlu meminta maaf atas penangkapan 3 staf Kementerian Kelautan dan Perikanan. Padahal, aksi-aksi 'Ganyang Malaysia' yang dikecam Malaysia berasal dari penangkapan tersebut.
"Saya merasa tidak perlu meminta maaf jika petugas tersebut diborgol. Saat seseorang berada di Malaysia, maka dia harus mengikuti hukum kita," ujar Datuk Anifah seperti ditulis thestaronline.com, Jumat (27/8).
Pemerintah belum bisa menanggapi pernyataan Datuk Anifah, yang di kalangan diplomatik tergolong sangat keras. Sebab, Kementerian Luar Negeri belum mendengar ada pernyataan resmi dari pemerintah Malaysia.
Sejauh ini, Marty sudah menjelaskan, dugaan barter tahanan antara 3 staf KKP dengan 7 nelayan Malaysia yang ditangkap KKP.
Tidak ada barter dalam pelepasan tiga staf KKP dengan tujuh nelayan Malaysia di Batam. Kemenlu tidak mengurusi pelepasan 7 nelayan Malaysia yang diduga mencuri ikan di Batam.
“Kami tegaskan tidak ada kemungkinan barter. Tidak masuk dalam benak kami,” tandas Marty.
Marty juga menegaskan dalam penangangan tiga staf KKP yang menjadi tawanan polisi Diraja Malaysia dilakukan dengan sistem yang bergerak. Tingkat keseriusan pihak Kemenlu ditunjukkan dengan langsung terlibatnya Konjen untuk mengecek keberadaan 3 staf KKP.
Soal desakan menarik Dubes Indonesia untuk Malaysia, pemerintah masih pikir-pikir. Banyak kepentingan Indonesia di Malaysia, seperti persoalan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), illegal logging, dan perbatasan.
Indonesia akan dirugikan dengan penarikan dubes. Namun, Indonesia tidak tergantung dengan Malaysia. "Kami berpandangan, saat ini efeknya akan berdampak pada kerugian kita. Tapi silakan dibahas saja, pro dan kontranya,” papar Marty.(inilah.com)
Aksi Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) dinilai tidak terhormat. Malaysia geram dengan pelemparan kotoran manusia atau tinja ke Kedutaan Besar Malaysia, dan pembakaran bendera.
"Provokasi yang telah dilakukan segelintir rakyat Indonesia dengan membakar dan menginjak bendera Malaysia, dan membaling najis adalah suatu penghinaan pada Malaysia," ujar Datuk Anifah, Kamis (26/8).
Malaysia merasa tidak perlu meminta maaf atas penangkapan 3 staf Kementerian Kelautan dan Perikanan. Padahal, aksi-aksi 'Ganyang Malaysia' yang dikecam Malaysia berasal dari penangkapan tersebut.
"Saya merasa tidak perlu meminta maaf jika petugas tersebut diborgol. Saat seseorang berada di Malaysia, maka dia harus mengikuti hukum kita," ujar Datuk Anifah seperti ditulis thestaronline.com, Jumat (27/8).
Pemerintah belum bisa menanggapi pernyataan Datuk Anifah, yang di kalangan diplomatik tergolong sangat keras. Sebab, Kementerian Luar Negeri belum mendengar ada pernyataan resmi dari pemerintah Malaysia.
Sejauh ini, Marty sudah menjelaskan, dugaan barter tahanan antara 3 staf KKP dengan 7 nelayan Malaysia yang ditangkap KKP.
Tidak ada barter dalam pelepasan tiga staf KKP dengan tujuh nelayan Malaysia di Batam. Kemenlu tidak mengurusi pelepasan 7 nelayan Malaysia yang diduga mencuri ikan di Batam.
“Kami tegaskan tidak ada kemungkinan barter. Tidak masuk dalam benak kami,” tandas Marty.
Marty juga menegaskan dalam penangangan tiga staf KKP yang menjadi tawanan polisi Diraja Malaysia dilakukan dengan sistem yang bergerak. Tingkat keseriusan pihak Kemenlu ditunjukkan dengan langsung terlibatnya Konjen untuk mengecek keberadaan 3 staf KKP.
Soal desakan menarik Dubes Indonesia untuk Malaysia, pemerintah masih pikir-pikir. Banyak kepentingan Indonesia di Malaysia, seperti persoalan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), illegal logging, dan perbatasan.
Indonesia akan dirugikan dengan penarikan dubes. Namun, Indonesia tidak tergantung dengan Malaysia. "Kami berpandangan, saat ini efeknya akan berdampak pada kerugian kita. Tapi silakan dibahas saja, pro dan kontranya,” papar Marty.(inilah.com)
