"Tapi, UN bukanlah alat mengukur kejujuran, karena yang diukurnya berbeda," ujar Elin Driana, ahli evaluasi pendidikan dan pengajar di Universitas Hamka Jakarta, Senin (9/4/2012).
Menurut Elin, jaminan pelaksanaan UN yang jujur harus terintegrasi, tidak hanya menekan siswa semisal dengan membuat pernyataan "mengerjakan UN dengan jujur". Dalam kenyataannya, justru kecurangan UN banyak dilakukan mulai dari panitia, pengawas, hingga guru.
Terkait dengan paket soal UN yang berbeda-beda, yang tahun ini dibuat dalam lima paket, menurut Elin hal itu sah-sah saja dalam sebuah tes.
"Masalahnya, apa pemerintah bisa menjamin bahwa soal-soal ujian atau materi ujian tiap paket itu setara tingkat kesulitannya? Pernah saya temukan, soal-soal UN untuk Bahasa Indonesia, misalnya, ternyata antara satu paket dengan paket lainnya tidak setara. Ini kan merugikan peserta UN," ujar Elin.
Elin menambahkan, nilai UN tidak dapat otomatis digunakan untuk mengukur prestasi guru ataupun sekolah. Sebab, input di tiap sekolah berbeda dan bisa semakin memunculkan kecurangan bila dikaitkan dengan reputasi sekolah.(kompas.com)
